Perpustakaan Universitas Buddhi Dharma

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Login Admin
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Akuntansi Pemerintah Daerah
Penanda Bagikan

Text

Akuntansi Pemerintah Daerah

Rusmana, Oman - Nama Orang; Setyaningrum, Dyah - Nama Orang; Yuliansyah - Nama Orang; Maryani - Nama Orang;

Perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia sangat dinamis. Salah satunya terkait kewajiban implementasi laporan keuangan berbasis akrual sejak diterbitkannya UU Nomor 17 Tahun 2003. Namun kenyataannya, tarik ulur implementasi basis akrual masih terus terjadi. Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan disebutkan bahwa basis akrual berlaku efektif untuk laporan keuangan mulai tahun anggaran (TA) 2010. Namun apabila entitas pelaporan belum dapat menerapkan basis akrual, entitas tersebut dapat menerapkan basis kas menuju akrual sampai paling lama 4 tahun setelah TA 2010. Tahun 2015 menjadi tahun pertama diwajibkannya penerapan basis akrual di seluruh jajaran pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Buku Akuntansi Pemerintahan Daerah merupakan paket komplit yang dapat membantu pengajar, mahasiswa, maupun praktisi untuk memahami akuntansi pemerintahan secara mudah. Buku ini sendiri terdiri dari dua buku. Buku pertama akan membahas tentang berbagai konsep dasar Akuntansi Pemerintahan mulai dari Konsep Pengelolaan Keuangan Negara, Anggaran, dan Siklus Akuntansi Pemerintahan. Sementara buku kedua akan berisi sistem akuntansi beberapa jenis akun yang disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai dari Sistem Akuntansi Kas dan Setara Kas sampai Akuntansi Koreksi Kesalahan.

Perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia sangat dinamis. Salah satunya terkait kewajiban implementasi laporan keuangan berbasis akrual sejak diterbitkannya UU Nomor 17 Tahun 2003. Namun kenyataannya, tarik ulur implementasi basis akrual masih terus terjadi. Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan disebutkan bahwa basis akrual berlaku efektif untuk laporan keuangan mulai tahun anggaran (TA) 2010. Namun apabila entitas pelaporan belum dapat menerapkan basis akrual, entitas tersebut dapat menerapkan basis kas menuju akrual sampai paling lama 4 tahun setelah TA 2010. Tahun 2015 menjadi tahun pertama diwajibkannya penerapan basis akrual di seluruh jajaran pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Buku Akuntansi Pemerintahan Daerah merupakan paket komplit yang dapat membantu pengajar, mahasiswa, maupun praktisi untuk memahami akuntansi pemerintahan secara mudah. Buku ini sendiri terdiri dari dua buku. Buku pertama akan membahas tentang berbagai konsep dasar Akuntansi Pemerintahan mulai dari Konsep Pengelolaan Keuangan Negara, Anggaran, dan Siklus Akuntansi Pemerintahan. Sementara buku kedua akan berisi sistem akuntansi beberapa jenis akun yang disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai dari Sistem Akuntansi Kas dan Setara Kas sampai Akuntansi Koreksi Kesalahan.


Ketersediaan
#
Perpustakaan Universitas Buddhi Dharma Tangerang 657.661 Rus a
UBD 5709 E1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
657.661 Rus a
Penerbit
Jakarta : Salemba Empat., 2017
Deskripsi Fisik
xviii,176 hlm; 26 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
9789790617186
Klasifikasi
657.661
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
1
Subjek
Akuntansi
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Universitas Buddhi Dharma
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Pada tanggal 27 November 2014, Ketua Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio, Tangerang, Kabid Sekolah Tinggi Buddhi, Tangerang dan Koordinator Panitia Persiapan Pendirian Universitas Buddhi Dharma (P3UBD) menerima SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 604/E/O/2014 tentang perubahan bentuk Perguruan Tinggi, dari Sekolah Tinggi Buddhi menjadi Universitas Buddhi Dharma. Universitas Buddhi Dharma diresmikan pada tanggal 12 Januari 2015 oleh Walikota Tangerang, H. Arief Rachadiono Wismansyah, B.Sc., M.Kes. Bersamaan pembentukan Universitas didirikan Perpustakaan Universitas Buddhi Dharma. Untuk meningkatkan kualitas secara keberlanjutan Universitas Buddhi Dharma (UBD) dibutuhkan support system, khususnya perpustakaan yang dikelola dengan baik. Salah satunya perpustakaan yang sudah menggunakan sistem automasi perpustakaan sejak 2014, sehingga hal ini memudahkan dan meningkatkan layanan perpustakaan guna mencapai Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2025 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?