Buku ini menguraikan perkembangan dan konsolidasi lembaga negara di Indonesia pasca amandemen UUD 1945 di era reformasi, serta memberikan pemahaman baru mengenai pengertian dan pengaturan lembaga negara ini. Pemahaman baru ini begitu penting karena masing-masing lembaga menjalankan fungsi, tugas dan kedudukannya, sehingga memerlukan pemahaman yang tepat agar dapat berjalan sebagai suatu sistem …
Buku ini berisi penjelasan yang luas tentang tata cara (prosedur)beracara di pengadilan perdata yaitu sebelum, pada saat, dan sesudah persidangan yang dituangkan dalam 14 bab. Bab pertama membahas tentang surat kuasa mengenai pengertian, jenis, dan bentuknya. Bab dua sampai bab empat mengkaji tentang surat gugatan termasuk gugatan perwakilan kelompok (class action). Bab lima tentang kekuasaan m…
Hukum Perbankan (banking law) dapat diartikan sebagai serangkaian ketentuan hukum yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, baik mengenai kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Secara yuridis buku ini menguraikan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yuridis perbankan; peranan bank sebagai lembaga keuangan dalam sistem keua…
Hukum humaniter bukan bertujuan untuk melarang perang atau untuk mengadakan undang-undang yang menentukan permainan “perang”, tetapi lebih didasari oleh alasan-alasan kemanusiaan, untuk mengurangi atau membatasi penderitaan individu-individu serta sampai batas mana wilayah konflik bersenjata diperbolehkan. Dengan alasan-alasan ini, kadang hukum humaniter juga disebut sebagai “peraturan pe…
Buku Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia ini berisi uraian tentang pemikiran hukum dan ketentuan hukum mengenai perlindungan terhadap konsumen sehubungan dengan memakai atau mengonsumsi barang dan jasa konsumen produk dari pelaku usaha, dengan pedoman dasar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-undangan yang terkait.
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang diterjemahkan dari bahasa Belanda Wetboek Van Koophandel oleh Prof.R.Subekti, S.H. ini dilengkapi Undang-Undang Kepailitan.
Berdasarkan unsur-unsur yang ada dalam sebuah perusahaan maka sumber utama hukum perusahaan adalah Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) sebagai hukum khusus sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) berkedudukan sebagai hukum umum.
Materi buku ini adalah kumpulan bahan kulia yang telah diajarkan selama bertahun-tahun di Universitas Trisakti, Jakarta. Sudah barang tentu mengalami proses yang panjang. Tentu ada penambahan maupun pengurangan di sana-sini ssehingga dapat tersusun menjadi buku pengantar mata kuliah hukum ekonomi. Buku ini disusun untuk kepentingan para mahasiswa Fakulttas Hukum, Fakultas Ekonomi, Sekolah Tingg…
Sebagai sasaran utama dari para produsen, konsumen berada pada posisi yang rentan untuk mengalamai ketidakadilan dan amnipulasi dalam relasi produsen-konsumen. Bahkan teknik promosi dan advertising menyebabkan tak jarang konsumen tannpa sadar membeli produk-produk secara tidak rasional atau dilanggar hak-haknya. Karena itu, dibutuhkan seperangkat aturan dan regulasi yang bisa membela hak-hak ko…
Buku ini merupakan himpunan makalah-makalah pembicara maupun pembanding pada seminar nasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UNISBA dengan tema Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Sistem Hukum Nasional Menghadapi Era Perdagangan Bebas. Pda saat seminar diselenggarakan yaitu tanggal 9 Mei 1998-Undang-Undang perlindungan konsumen belum diterbitkan, sehingga masukan-masukan dari…
Buku Hukum Merek mempermudah memahami tentang merek dagang maupun merek jasa berdasarkan Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Buku ini mengetengahkan ketentuan Undang-undang Merek serta penjelasannya kemudian ditambahkan komentar atau penafsiran tentang pasal-pasal undang-undang Merek.
Pembahasan dalam buku ini dilakukan dengan cara menerangkan terlebih dahulu ruang lingkup bisnis dan pengertian bisnis serta bentuk badan usaha yang biasanya terlibat dalam dunia bisnis. Selanjutnya permasalahan kontrak, anatomi-anatomi kontrak, serta jalan keluarnya. Tidak ketinggalan pula dijelaskan beberapa hubungan bisnis yang terjadi dan sering diberitakan sehari-hari serta lembaga pembiay…
Hukum Bisnis yang merupakan terusan dari hukum dagang konvensional merupakan suatu cabang ilmu hukum yang sangat komprehensif. Karena itu, ruang jelajah dari hukum bisnis sangat beragam, mulai dari bidang-bidang yang tergolong konvensional, seperti tentang kontrak perusahaan, surat berharga, hak milik intelektual, asuransi, perpajakan, dan lain-lain sampai dengan bidang-bidang populer yang bers…
"Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengetotaan Keuangan Daerah Terbaik" merupakan buku yang berisi delapan bab yang mencerminkan delapan langkah pengelolaan aset milik daerah menuju terwujudnya pengelolaan keuangan daerah terbaik melalui perolehan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rl, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), khususnya pengecualian terhadap pengelolaan aset pada pemerinta…